Terkait Lapang Katapang Doyong, Putusan PT Bandung Menangkan Masyarakat Melawan PT Griya Pangandaran Elok

PANGANDARAN  - Dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung terkait Lapang Katapang Doyong, per tanggal 06 Juni 2022 nomor 175/pdt/2022/pt Bandung, ini tentunya membuat masyarakat merasa senang, namun untuk saat ini  masih harus menunggu apakah pihak PT Griya Pangandaran Elok mengajukan Kasasi atau tidak, dalam hal ini tentu semua tetap harus menghormati proses hukum yang ada.

Demikian disampaikan Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata, saat diwaaancarai oleh beberapa awakmedia di kantornya Senin (20/06/2022).

Baca juga: KPK Periksa 2 Saksi Kasus Dugaan Suap Bupati Bogor Non Aktif AY, Salah Satunya Kabag Dinkes

Menurutnya, sampai saat ini saya tidak habis pikir mengapa di Pengadilan Negri  Ciamis perkara hukum terkait lapang Katapang Doyong... ko dimenangkan oleh pihak PT Griya Pangandaran Elok, malah dalam amar putusan tersebut Pemkab Pangandaran didenda Rp 10 milyar rupiah, dengan alasan sebagian lahan tersebut telah digunakan untuk jalan umum.

“Tapi apa pun keputusannya kala itu, kita tetap harus menghormati putusan hukum yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Ciamis, “ungkap Jeje.

Baca juga: Dua Suporter Tewas di GBLA, Syaiful Huda Desak Pihak yang Bertanggung Jawab Diseret ke Ranah Hukum

Bukan hanya menghormati putusan PN Ciamis Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Cm, tanggal 8 Pebruari 2022, bahkan saat itu, kata Jeje ia pun berusaha meredam masyarakat agar bisa menerima putusan yang saat itu memenangkan pihak PT Griya Pangandaran Elok. Dengan adanya putusan tersebut, Pemkab Pangandaran melakukan upaya hukum dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, " kata Jeje.

Sebenarnya persoalannya sederhana, jika pihak perusahaan pemegang HGB tidak membangun serta tidak memberi manfaat apa-apa tentunya wanprestasi.

Baca juga: Pratama Persadha: Hari Kelahiran Pancasila 22, UU PDP dan UU KKS Belum Juga Terlahir

Pada waktu itu Pemkab Pangandaran mencoba mengajukan permohonan untuk menggunakan lahan tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN sebagai pemilik  otoritas).

Saat itu menurut Jeje Pemkab Pangandaran hanya baru mengajukan permohonan, dipenuhi dan tidaknya itu tentu hak BPN...ko bisa yah,  kami dianggap melawan hukum. 

Baca juga: Ketua Umum DPP AJMII Ajak Awak Media Kawal Kasus Tindakan Kekerasan Terhadap Tiga Wartawan di Bandung Barat

Apalagi, ujar Jeje, dalam putusan PN Ciamis Pemda Pangandaran harus membayar denda Rp 10 milyar, padahal semua masyarakat Pangandaran mengetahui jalan tersebut sudah ada jauh sebelum HGB PT Griya Pangandaran Elok itu ada.

Jeje menyebut, otoritas pemegang kekuasaan pengelolaan tanah itu kan ada di BPN, bukan di bupati, dan saat itu bupati melihat HGB PT Griya Pangandaran Elok  tersebut sudah habis masa berlakunya dan sama sekali tidak melaksanakan pembangunan apa-apa.

Baca juga: Ketua KNPI Apresiasi Polri Dalam Penetapan Tersangka Ujaran Kebencian Ferdinand

Kemudian pemda pangandaran pun mengirimkan surat ke BPN dengan memohon agar diberi ruang untuk mengelola lapang Katapangdoyong yang akan dijadikan terminal pariwisata yang representatif.

“Masa permohonan ke BPN tersebut dianggap melawan hukum, pada waktu itu kami kan hanya meminta, dan itupun belum tahu apakah BPN memenuhi permintaan kami atau tidak, “ucap Jeje.

Jeje menambahkan, dengan adanyaPutusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 06 Juni 2022 nomor 175/pdt/2022/pt Bandung, ini tentunya kita merasa senang, namun untuk saat ini kita masih harus menunggu apakah pihak PT Griya Pangandaran Elok  mengajukan Kasasi atau tidak, dalam hal ini tentu kita semua tetap harus menghormati proses hukum yang ada, " sebutnya.(Anton AS)